Soal & Kunci PTS PPKn Kelas 10 SMK Semester 1 2021
Unduh Soal & Kunci Jawaban PTS PPKn Kelas 10 Sekolah Menengah kejuruan Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 – Setelah simpulan mempelajari beberapa kompetensi dasar di pertengahan semester , siswa diuji melalui soal penilaian untuk mengenali kompetensi wawasan yang dimilikinya lewat evaluasi tengah semester (Perguruan Tinggi Swasta).
Untuk membantu adik-adik kelas X SMK dalam menyiapkan diri menghadapi Perguruan Tinggi Swasta , Bank Soal menawarkan Soal & Jawaban Perguruan Tinggi Swasta PPKn Kelas X Sekolah Menengah kejuruan Semester Gasal Tahun 2021/2022.
Download Soal PTS PPKn Kelas X Sekolah Menengah kejuruan Semester Gasal
1. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengganti dan memutuskan Undang-Undang Dasar , dimana kekuasaan ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yaitu kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
2. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menilik pengelolaan dan tanggung jawab wacana keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut , Badan yang dimaksud yakni …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakya
D. Gubernur Bank Indonesia.
E. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menurut John Locke , kekuasaan untuk melakukan undang-undang , termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang yaitu kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
4. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam era jabatannya secara bersamaan , pelaksanaan tugas kepresidenan ialah…..
A. Menteri mancanegara , menteri dalam negeri , dan menteri pertahanan
B. Menteri mancanegara , menteri pertahanan , dan menteri sekertariat negara
C. Menteri dalam negeri , menteri aturan dan HAM , serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan , menteri hukum dan HAM , serta menteri sekertariatan negara
E. Menteri dalam negeri , menteri pertahanan , serta menteri koordinator politik , aturan dan keselamatan.
5. Kekuasaan yudikatif , adalah kekuasaan untuk mempertahankan undangundang , termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadapundang- undang.Menurut Undang-undang Dasar 1945 , kekuasaan Yudikatif di Indonesia dilakukan oleh lembaga …..
A. MPR , dewan perwakilan rakyat , DPRD dan DPD
B. Kepolisian , Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian , Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
6. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari metode pemerintahan presidensial di Indonesia yaitu…..
A. Parlemen terdiri dari dua bagian dewan perwakilan rakyat dan DPD Presiden yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
B. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
C. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D. Presiden ketika-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas permintaan dan pertimbangan dewan perwakilan rakyat
7. Mekanisme pembagian kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bab dan dimungkinkan ada koordinasi atau kolaborasi.Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945adalah ….
A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
B. Meberi gelar , tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
E. Menyatakan perang dan membuat kontrakdengan Negara lain
8. Presiden mempunyain tugas selaku kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara.Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara yaitu…..
A. Membentuk kabinet menteri
B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN
C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
D. Memberi pengampunan eksekusi terhadap terpidana perkara narkoba
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
9. Bentuk koordinasi antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ialah dalam bentuk
A. Pemberian Grasi
B. Penentuan
Pejabat Daerah
C. Pembuatan undang-undang
D. Pengangkatan Mentri Negara
E. Pengamandemenan Undang-Undang Dasar 1945
10. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat korelasi yang dekat antara direktur dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala administrator atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih pribadi oleh rakyat lewat penyeleksian
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggungjawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang ialah ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor …
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6
11. Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan pertumbuhan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan yaitu hikmat kecerdikan yang landasi logika sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban , serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor …..
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 4
E. 3 dan 4
12. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan ialah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap konkret terhadap Pancasila selaku ideologi terbuka ialah , kecuali ….
A. Menyaring budaya-budaya aneh yang masuk baik secara pribadi maupun tidak eksklusif
B. Bersikap terbuka terhadap pergantian yang mempunyai pengaruh pada kemakmuran bangsa
C. Mengembangkan prinsip toleransi , berafiliasi dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan keperluan bangsa dewasa ini
E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi perkembangan bangsa pada era globalisasi kini ini
13. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka dibutuhkan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut , Kecuali … .
A. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
B. Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
C. Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
D. Terwujudnya pemerintahan yang besar lengan berkuasa dan absolute
E. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
14. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang , diketahui juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang mampu diterangkan selaku berikut ….
A. Pancasila mampu di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
B. nilai-nilai Pancasila ialah filsafat hidup yang paling sempurna
C. sila-silanya memberikan adanya sifat absurd , umum dan universal
D. nilai-nilai Pancasila muncul sebagai hasil janji para pendiri bangsa
E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis , nilai etis dan nilai religius
15. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila selaku ideologi terbuka. Bersikap nyata terhadap Pancasila selaku ideologi terbuka yakni , kecuali ….
A. Bersikap terbuka terhadap pergeseran yang mempunyai dampak pada kesejahteraan bangsa Menyaring budaya-budaya aneh yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
B. Mengembangkan prinsip toleransi , berafiliasi dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
C. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang diadaptasi dengan keperluan bangsa cukup umur ini
D. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi pertumbuhan bangsa pada abad globalisasi sekarang ini
16. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) dikelola oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 ihwal Kedudukan , Tugas , Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen. Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia , ialah:
A. Badan Intelijen Negara (BIN)
B. Badan Intelijen Negara (BIN)
C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
17. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai P
ancasila adalah sebagai berikut , kecuali …..
A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
B. Memajukan kesejahteraan biasa serta mencerdaskan kehidupan bangsa
C. Mengembangkan prinsip toleransi , berafiliasi dalam setiap peri kehidupan.
D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berpengaruh pada kemaslahatan Bangsa.
E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
18. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mampu dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan lazim. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 …
A. terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
B. terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
C. membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. cuma mampu dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
E. hanya mampu dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
19. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas daerah maritim sebuah Negara dari garis pantai yang luasnya …
A. 200 mil
B. 240 mil
C. 250 mil
D. 260 mil
E. 300 mil
20. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 , merupakan pokok kaedah negara yang mendasar. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah …
A. Rumusan Pancasila selaku dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. Inti dari Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 selaku pokok kaidah negara mendasar ialah Pancasila.
C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia
D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.
E. Inti sari Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental yaitu Pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
21. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 ihwal daerah NKRI yang paling tepat yakni…
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batasan kawasan lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia menurut Landas Kontinen , Landas Laut Teritorial , dan ZEE
B. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan daerah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
C. Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang memiliki arti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas daerah nusantara saat zaman Majapahit dan Sriwijaya
E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis
22. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih daerah tinggal di kawasan negara dan meninggalkannya , serta berhak kembali.” bermakna ….
A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke mancanegara mampu melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja
B. Warga Negara yang tinggal di kawasan Indonesia mampu bolak-balik ke kawasan Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
C. Setiap orang dapat tinggal di kawasan Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu mampu kembali selama melaporkan keberadaannya di mancanegara
D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan daerah tanpa surat izin peran resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi
E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi fasilitas untuk meninggalkan maupun kembali
23. Untuk pertanda daerah sebuah negara selaku tanda luas daerah yang dimiliki oleh sebuah negara , dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai , maritim , hutan , atau ada pula berupa tugu perbatasan yang memisahkan satu daerah dengan wilayah yang lain.Berikut yakni batas kawasan Indonesia di bagian selatan terdiri dari….
A. Darat: Malaysia , Batas laut dengan negara: Malaysia , Singapura , Thailand , Vietnam dan Filipina
B. Samudera Hindia dan perairan negara India
C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
D. Wilayah darat Timor Leste , perairan Australia dan Samudera Hindia
E. Samudera hindia dan benua Australia
24. Indonesia merupakan negara yang sungguh menjunjung tinggi toleransi . salah satu misalnya adalah indonesia mengakui enam kepercayaan dan negara melindungi warga negaranya untuk memeluk agama. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal ….
A. 28E ayat 1
B. 28E ayat 2
C. 28E ayat 3
D. 29 ayat 1
E. 29 ayat 2
25. Prinsip lau
t bukan sebagai pemisah , namun pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara , adalah… .
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
C. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957
D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 ihwal kelautan
26. Warga negara adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota sarat sebuah negara. Oleh karena itu seorang warga negara… .
A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban selaku anggota negara.
B. tidak dituntut untuk menawarkan kesetiaan terhadap negaranya.
C. tidak menerima pinjaman dari negara
D. tidak dapat menikmati hak berpartisipasi dalam proses politik.
E. tidak terputus dengan negaranya walaupun yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri
27. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang selaku warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945….
A. Pasal 27 Ayat 1
B. Pasal 27 Ayat 2
C. Pasal 26 Ayat 1
D. Pasal 26 Ayat 2
E. Pasal 26 Ayat 3
28. Joseph merupakan warga negara Inggris yang telah lama tinggal di Indonesia. Maka dari itu , karena rasa tenteram telah tinggal di Indonesia ,ia berhasrat untuk menjadi warga negara Indonesia.Salah satu syarat Joseph selaku warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia yaitu berumur…
A. 14 tahun
B. 15 tahun
C. 16 tahun
D. 17 tahun
E. 18 tahun
29. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 yaitu…
A. kelahiran
B. pembelian
C. bantuan
D. perkawinan
E. Permohonan
30. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3) Secara sukarela masuk dalam dinas negara abnormal.
4) Tidak mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara gila.
Yang termasuk ke dalam penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 ialah….
A. 1 , 2 , dan 4
B. 1 , 2 , dan 3
C. 2 , 3 , dan 4
D. 1 dan 2 saja
E. semuanya benar
31. Suatu proses hukum yang menjadikan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan ….
A. stelsel aktif
B. stelsel pasif
C. naturalisasi
D. repudiasi
E. Apatride
32. Hong ialah seorang keturunan bangsa Cina (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius soli). Oleh karena beliau keturunan bangsa Cina maka dianggap selaku warganegara Cina , namun negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya.Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut… .
A. apatride
B. bipatride
C. multipatride
D. naturalisasi
E. kesatuan aturan
33. Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa yakni ….
A. tidak pernah dijatuhi pidana alasannya adalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
B. jikalau dengan mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia , tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
C. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
D. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
E. orang abnormal yang telah berjasa terhadap negara Republik Indonesia atau dengan argumentasi kepentingan negara
34. Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut… .
A. kewarganegaraan
B. pewarganegaraan
C. permintaan
D. pinjaman
E. Pengajuan
35. Penyebab hadirnya persoalan kewarganegaraan adalah… .
B. adanya perbedaan tolok ukur cara ke-hilangan kewarganegaraan.
C. adanya perbedaan penggunaan asas ke-warganegaraan
D. adanya perbedaan kewarganegaraan.
E. adanya perbedaan warga negara.
36. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk , oleh alasannya itu setiap warga Negara mesti berusaha mempersatukan bangsa ini dengan semboyan ….
A. NKRI harga mati
B. Wawasan Nusantara
C. Bhinneka Tunggal Ika
D. Tan Hanna Dharma Mangrwa
E. Tut Wuri Handayani
37. Apa yang Anda kerjakan bila di lingkungan sekitar Anda tinggal terdapat rumah ibadah agama lain…
A. memperlihatkan toleransi kepada pemeluk agama tersebut untuk beribadah
B. tidak menunjukkan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadah
C. memberikan ijin dengan syarat aktivitas keagamaan tersebut tidak mengusik penduduk
D. menghalangi aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebut
E. menutup rumah ibadah agama tersebut
38. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia menurut pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelancaran hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut ialah pengertian ….
A. Bela negara
B. Sistem bela negara
C. Pertahanan negara
D. Sistem keamanan nasional
E. Sistem pertahanan keselamatan rakyat semesta
39. Wajib militer bagi warga negara yaitu sangat wajar untuk menjaga keutuhan wilayah negara , hal ini amanat konstitusi pasal ….
A. 30 ayat 1
B. 30 ayat 2
C. 30 ayat 3
D. 30 ayat 4
E. 30 ayat 5
40. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran mampu dikerjakan lewat kegiatan ……
A. menjadi prajurit TNI/Polri
B. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
C. mengikuti acara kepramukaan dengan penuh kesadaran
D. mengikuti olimpiade fisika , matematika dan kimia di mancanegara
E. dedikasi warga negara dalam mengatasi korban petaka
Bagi Bapak/Ibu dan Adik-Adik yang membutuhkan Soal dan Kunci Jawaban Perguruan Tinggi Swasta PPKn Kelas X Sekolah Menengah kejuruan , silahkan klik tautan berikut :
Demikian isu perihal Soal & Kunci Perguruan Tinggi Swasta PPKn Kelas 10 Semester 1 2021 yang mampu Bank Soal berikan. Jangan lupa Follow ya agar selalu mampu notifikasi isu modern dari Bank Soal. Terima kasih.